http://bacaberita.info/
HOME I NASIONAL I INTERNASIONAL I EKONOMI I OLAHRAGA I HIBURAN I IPTEK I INDEKS

Akhirnya Kenaikan Pajak Bahan Bakar di Prancis Dibatalkan

Options

PRANCIS – Perdana Menteri Prancis, Eduardo Philippe, akhirnya mengumumkan penghentian rencana kenaikan pahjak bahan bakar, setidaknya untuk enam bulan ke depan. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas protes berminggu-minggu yang menyebabkan banyak terjadi kericuhan, dan menghancurkan beberapa kota di Prancis.

Dalam mengumumkan keputusan tersebut, Perdana Menteri Edouard Philippe seperti dilansir Reuters Rabu (5/12/2018) mengatakan, siapa pun pasti “tuli atau buta” jika tidak melihat atau mendengar kemarahan yang bergolak di jalan-jalan atas kebijakan yang sang presiden, Macron.

( BACA: Ratusan Perusuh di Prancis Segera Diadili Lewat Jalur Cepat)

“Rakyat Prancis yang mengenakan rompi kuning ingin kenaikan pajak tidak diberlakukan, dan bekerja untuk membayar. Itu juga yang kami inginkan. Jika saya tidak berhasil menjelaskannya, jika mayoritas yang berkuasa tidak berhasil meyakinkan Prancis, maka sesuatu harus berubah,” kata Philippe di gedung Parlemen. “Tidak ada pajak yang layak memecah persatuan bangsa.”

Perdana Menteri Prancis Édouard Philippe. (reuters)

Perdana Menteri Prancis Édouard Philippe. (reuters)

Seiring dengan penundaan kenaikan pajak yang ditetapkan terhitung Januari, Philippe mengatakan waktu yang ada akan digunakan untuk membahas langkah-langkah lain untuk membantu kaum miskin bekerja, dan menekan kelas menengah yang bergantung pada kendaraan untuk pergi bekerja dan pergi berbelanja.

(Baca : Kerusuhan Pecah di Prancis, 81 Orang Ditangkap Polisi)

Para pejabat sebelumnya telah mengisyaratkan kemungkinan peningkatan upah minimum, tetapi Philippe tidak membuat komitmen seperti itu.

“Peristiwa beberapa hari terakhir menunjukkan kepada kita satu hal, bahwa Prancis tidak menginginkan peningkatan pajak atau pajak baru. Jika pemotongan pajak jatuh maka pembelanjaan harus jatuh, karena kita tidak ingin mewariskan utang kepada anak-anak kita. Dan utang-utang itu sudah cukup besar, ” katanya.

Gerakan “rompi kuning”, yang dimulai pada 17 November dilakukan sekelompok orang yang melakukan protes dengan wacana Macron menaikan pajak bahan bakar. Namun, selama tiga minggu terakhir gerakan ini telah berkembang menjadi pemberontakan anti-Macron yang lebih luas, dengan banyak kritik terhadap presiden karena mengejar kebijakan yang disebut menguntungkan orang kaya dan tidak melakukan apa pun untuk membantu orang miskin. (mb)



Sumber: Poskotanews.com
loading...