http://bacaberita.info/
HOME I NASIONAL I INTERNASIONAL I EKONOMI I OLAHRAGA I HIBURAN I IPTEK I INDEKS

Dear Jokowi dan DPR, Jangan Takut Segera Sahkan UU Data Pribadi

Options

VIVA – Penggugat Facebook dalam skandal data pengguna di Indonesia menyayangkan respons anggota Komisi I dan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menyatakan masyarakat Indonesia belum sadar terkait keamanan data pribadi.  

Penggugat Facebook yang dimaksud yakni Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia  (LPPMII), Indonesia ICT Institute (IDICTI)  dan Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia (FMPTI). Saking geramnya dengan respons tersebut, ketiga institusi itu mendesak Presiden Jokowi dan parlemen untuk segera mengegolkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Menurut penggugat Facebook itu, pernyataan pejabat tersebut membuat pengguna layanan digital di Indonesia, tak mendapatkan dukungan dari pemerintah dan regulator. 

"Pernyataan-pernyataan tersebut sangat melukai perasaan masyarakat publik Indonesia, yang mana jelas terbukti masyarakat Indonesia harus berjuang sendiri mandiri secara hukum mencari keadilan dan perlindungan terhadap data pribadinya," ujar Ketua Umum LPPMII, Kamilov Sagala dalam keterangannya, Sabtu 6 Juli 2019. 

Menurut Kamilov, seharusnya wakil rakyat dan Kominfo membela betul kepentingan keamanan data pengguna di Indonesia. Dia mengingatkan kepada para wakil rakyat dan pejabat Kominfo untuk tidak takut kepada perusahaan raksasa teknologi dalam membela perlindungan data pengguna masyarakat Indonesia.

“Jangan pernah takut atau gentar kepada siapa pun, termasuk orang-orang terkaya di dunia dan atau perusahaan-perusahaan raksasa teknologi terbesar di dunia dalam hal perlindungan data masyarakatnya," ujarnya.

Lihat Juga

Mengingat momentumnya, Kamilov mendesak kepada wakil rakyat dan Presiden Jokowi untuk memprioritaskan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. 

"Indonesia pasti bisa dan mampu membuat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi jangan malu KUHP saja kita masih mengadopsi dari negara Belanda," ujarnya. 

Kalau perlu, ujarnya, Indonesia bisa saja meratifikasi atau mencontoh undang-undang maupun peraturan internasional yang berlaku global. Misalnya aturan perlindungan data General Data Protection Regulation (GDPR) yang dilahirkan Uni Eropa.

"Itu jika kita belum mampu mengikuti perkembangan teknologi global yang sangat cepat agar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat segera ditetapkan dan disahkan," katanya. [mus]



Sumber: Viva.co.id
loading...