http://bacaberita.info/
HOME I NASIONAL I INTERNASIONAL I EKONOMI I OLAHRAGA I HIBURAN I IPTEK I INDEKS

Debat Capres: Jokowi Ditantang Paparkan Realisasi Janji Kampanyenya

Options
Debat Capres: Jokowi Ditantang Paparkan Realisasi Janji Kampanyenya - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden petahana Joko Widodo disarankan untuk tidak banyak berjanji dalam debat Pilpres 2019 putaran kedua nanti malam, Minggu (17/2). Pria yang akrab disapa Jokowi itu sebaiknya bicara soal realisasi janji-janjinya di masa kampanye Pilpres 2014 silam.

“Jokowi harus menjelaskan realisasi janji dan kebijakannya terkait materi debat nanti malam. Jangan buat janji-janji baru atau bicara apa yang akan dilakukan nanti,” ujar pengamat ekonomi Kusfiardi, Minggu (17/2).

Menurut mantan Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) itu, banyak persoalan terkait materi debat kedua, yang harus dijelaskan Jokowi. Misalnya mengenai bertambahnya jumlah utang perusahaan milik negara.

Kusfiardi mengatakan, utang tanpa diikuti meningkatnya kinerja keuangan perusahaan akan menimbulkan risiko. Mulai dari risiko gagal bayar sampai dengan ancaman pailit.

Beban utang yang semakin besar menuntut adanya peningkatan kemampuan perusahaan untuk menutupi utang jangka pendek. Selain itu, secara keseluruhan, dari pengelolaan operasional perusahaan milik negara, harus ada peningkatan kinerja keuangan.

“Selain aspek keuangan tentu juga harus bisa memberikan dampak terhadap kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat,” ujar dia.

Masalah selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur. Menurut Kusfiardi, Jokowi harus bisa menjelaskan seberapa relevan pilihan untuk membangun infrastruktur, terutama jalan tol, untuk kepentingan perekonomian nasional.

“Pembangunan infrastruktur Jokowi ini bias kepentingan asing, bias untuk memudahkan mobilitas produk asing ke pasar nasional kita. Meskipun dikelola BUMN, namun logikanya masih seperti pedagang biasa. Buktinya, ketika BUMN bangun jalan tol, lalu jalan tolnya dijual. BUMN seperti menggantikan peran swasta saja dalam memperjualbelikan layanan publik,” papar dia.

Sumber : Jawa Pos

Berita Terkait



Sumber: JPNN.com
loading...