http://bacaberita.info/
HOME I NASIONAL I INTERNASIONAL I EKONOMI I OLAHRAGA I HIBURAN I IPTEK I INDEKS

Iran: Sanksi Baru Bukti AS Tak Berniat untuk Berdialog

Options

loading...

TEHERAN - Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap mereka membuktikan bahwa Washington tidak memiliki niat untuk menggelar pembicaraan dengan Teheran.

Sanksi baru AS terhadap Iran disampaikan hanya satu pekan setelah Presiden AS, Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan bahwa AS siap melakukan pembicaraan dengan Iran, tanpa prasyarat apapun.

"Itu hanya perlu menunggu satu minggu sampai klaim Presiden AS tentang pembicaraan dengan Iran terbukti kosong. Kebijakan tekanan maksimum AS adalah kebijakan yang dikalahkan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi seperti dilansir Reuters pada Sabtu (8/6).

Baca Juga:

Sebelumnya diwartakan, Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan mereka telah menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Sanksi baru ini menargetkan industri petrokimia Iran, termasuk Perusahaan Industri Petrokimia Teluk Persia (PGPIC), perusahaan petrokimia terbesar di negara itu.

PGIPC adalah penyokong utama Khatam al-Anbiya Konstruksi, yang merupakan cabang teknik Garda Revolusi Iran (IRGC), pasukan elit militer Iran yang bertanggung jawab atas rudal balistik negara itu dan program nuklir.

Menurut Kementerian Keuangan AS, Kementerian Perminyakan Iran telah memberi Khatam al-Anbiya 10 proyek berbeda dalam industri petrokimia dan minyak yang berjumlah USD 22 miliar.

"Dengan menargetkan jaringan ini, kami bermaksud untuk menutup pendanaan untuk elemen-elemen kunci dari sektor petrokimia Iran yang memberikan dukungan kepada IRGC," kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.

Sanksi ini juga menargetkan 39 anak perusahaan perusahaan, yang bersama-sama dengan perusahaan tersebut memegang 40% dari total produksi petrokimia negara dan mengekspor 50% dari produk petrokimia Iran.

(esn)



Sumber: Sindonews.com
loading...