http://bacaberita.info/
HOME I NASIONAL I INTERNASIONAL I EKONOMI I OLAHRAGA I HIBURAN I IPTEK I INDEKS

Jaga Aset BUMN, LSM Harus Kompak Dukung KPK

Options

INILAHCOM, Jakarta - Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK) mengajak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KMSAK) untuk mencegahan korupsi BUMN. Seluruh aset harus terus dijaga.

"Kami akan mendatangi anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi satu per satu agar mereka mau turut serta menjaga aset bangsa termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Koordinator BRAKK, Hans Suta Widhya di Jakarta, Jumat (5/10/2018)

Saat ini, kata dia, lebih dari 10 anggota koalisi disambangi BRAKK, mulai dari ICW, YLBHI, Banten Bersih, Perkumpulan Integritas, KRPK, PBHI, PUSAKO FH UNAND, MATA Aceh, MCW, TRUTH, SAHDAR Medan, IBC, Pondok Keadilan, PUKAT FH UGM, Gemawan, FITRA Riau, Jaringan Anti Korupsi Riau, dan Bengkel APPEK NTT.

Hans merasa perlu untuk menjelaskan kepada paraa aktivis anti korupsi satu per satu. Karena, diduga ada anggota koalisi telah menerima informasi yang salah terkait penyelamatan aset negara.

"Puluhan anggota koalisi itu telah mempertaruhkan integritasnya. Bukan itu saja, kredibilitas lembaga anti korupsi yang dibangun oleh para pendahulunya juga bisa hancur berantakan gara-gara masalah ini," kata Hans.

Sebelummya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Kamis (4/10/2018) mendatangi KPK guna melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai KPK, atas nama Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK).

"Langkah yang dilakukan koalisi itu, sesungguhnya kontra produktif. Tekanan yang dilakukan koalisi kepada KPK, berbahaya bagi penyelamatan aset negara. Malah berpotensi mendorong untuk penghilangan aset BUMN," kata Hans.

Seperti diketahui, salah satu BUMN sektor migas yakni PT Geo Dipa Energi (Persero) meminta KPK melakukan penelusuran finansial terkait sengketa bisnis dengan PT Bumigas Energi yang diterminasi Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI). Lantaran, karena Bumigas diduga tidak pernah merealisasikan komitmennya alias wanprestasi.

Selanjutnya, KPK memberikan hasil investigasi yang menyatakan bahwa Bumigas tidak memiliki rekening dan dananya sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena kontrak antara GeoDipa dengan Bumigas adalah Kontrak dengan syarat batal. Jadi klo Bumigas tidak memiliki rekening dan dana sesuai yang diperjanjikan maka kontrak sudah batal dengan sendirinya.

Padahal, apabila Bumigas memang memiliki rekening dan dana sesuai kesepakatan kontrak Bumigas, tinggal menunjukkan bukti-bukti otentik adanya rekening dan dana untuk mengcounter KPK.

Menurut Hans, apa yang dilakukan KPK selama ini merupakan hak dan kewajiban dalam pencegahan kerugian aset BUMN. Jelas ini merupakan tupoksi KPK.

"Termasuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penyelidikan, serta memberikan informasi yang diperlukan yang diajukan oleh BUMN karena kegiatan BUMN ada dalam ranah pengawasan KPK," katanya.

Bahkan, secara hukum surat KPK seharusnya dianggap sah dan benar (asas het vermoeden van rechmatigheid) oleh proses Pengadilan yang berwenang atau institusi manapun, kecuali Bumigas bisa membuktikan sebaliknya.

"Singkatnya, adanya Surat KPK dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya KPK mencegah kerugian BUMN. Sepanjang itu dikeluarkan oleh institusi resmi dan dalam bentuk resmi, surat itu memiliki nilai kekuatan hukum sesuai dengan isinya, apalagi ini yang mengeluarkan KPK yang merupakan institusi negara." kata Hans. [tar]



Sumber: Inilah.com
loading...