http://bacaberita.info/
HOME I NASIONAL I INTERNASIONAL I EKONOMI I OLAHRAGA I HIBURAN I IPTEK I INDEKS

Tim Hukum Prabowo-Sandi Yakin DPT Bermasalah Jadi Senjata Ampuh di MK: Ada yang Baru Lahir 2027

Options

POJOKSATU.id, JAKARTA – Tim Hukum Prabowo-Subianto meyakini masih ada peluang terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK) terkati sengketa Pilpres 2019. Yakni terkait daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang dianggap bermasalah.

Demikian disampaikan Denny usai menghadiri diskusi bertajuk ‘Nalar Konstitusi Progresif vs Nalar Kalkulator’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Menurut Denny, adanya 27 juta DPT bermasalah itu dinilainya bisa menjadi pembatalah pemilu oleh MK.

“Registration vote tidak logis gitu itu dasar membatalkan pemilu. Secara teori kepemiluan, kalau registration voters tidak bagus, ada bermasalah, maka itu dasar mengulang pemilu,” kata Denny.

27 juta DPT bermasalah itu, kata Denny, sebelumnya sudah diungkap saksi ahli IT Jaswar Koto yang dihadirkan kubu 02.

Keterangan itu juga dilengkapi data yang terverifikasi oleh tim kuasa hukum paslon 02 yang lalu dikirimkan ke MK sebanyak dua truk sebelum sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

“Di situ bisa kelihatan ada NIK ganda, ada rekayasa di kecamatan, ada NIK di bawah umur, itu jumlahnya 27 juta,” terangnya.

Mantan Wakil Menkumham itu menambahkan, bahkan dalam DPT dimaksud, juga terdapat hal yang tak masuk akal.

“Bisa disimulasikan, anda bisa comot di wilayah mana sepanjang 27 juta itu. Ada umurnya baru satu tahun, masa ada di DPT mau milih. Ada juga yang baru lahir 2027,” katanya.

Dalam kesaksian Jaswar Koto dan bukti dari kubu 02 itu, lanjut Denny, ternyata tidak bisa dibantah oleh KPU lantaran kemungkinan disebabkan DPT yang berubah-ubah.

“KPU enggak bisa membantah itu. Karena memang DPT-nya berubah-ubah. Paling tidak bisa dibantah adalah 21 Mei ada lagi perubahan DPT,” jelasnya.

“Bayangkan, 17 April pilpres (pemungutan suara) ada DPT dan sebulan lebih kemudian KPU kembali menetapkan DPT. Pencoblosannya udah lewat bung,” katanya.

Karena itu, pihaknya berharap agar MK memerintahkan pemungutan suara ulang seperti di Kabupaten Sampang (3 TPS), Maluku dan sejumlah wilayah lainnya.

“Itu ada di MK (bukti). Sekarang MK-nya gimana. Menjaga sebagai Mahkamah Konstitusi atau menjadi Mahkamah Kalkulator,” kata Denny.

(jpg/ruh/pojoksatu)



Sumber: Pojok Satu
loading...